Kepaniteraan Hukum
Kepaniteraan Hukum
KEPANITERAAN HUKUM
Kepaniteraan Hukum mempunyai kegiatan dan tugas-tugas yang meliputi :
1. Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja.
- Tujuan : Membantu Pimpinan dalam rangka menyusun program kerja Pengadilan Negeri Jember.
- Sasaran : Tersedianya bahan guna penyusunan program kerja untuk Kepaniteraan Hukum.
Mencatat setiap surat masuk dan keluar khusus Kepaniteraan Hukum.
2. Tujuan : Menata surat-surat masuk dan keluar di Kepaniteraan Hukum.
- Sasaran : Memudahkan pencarian surat masuk dan keluar jika diperlukan.
- Mengumpulkan data perkara perdata dan pidana.
3. Membuat laporan perkara perdata dan pidana :
4. Pembuatan laporan bulanan.
- Laporan bulanan perkara perdata dan pidana sebelum tanggal 10 bulan berikutnya sudah dapat dikirim.
- Pembuatan laporan caturwulan / empat bulanan.
* Dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, sebelum tanggal 5 Mei Laporan caturwulan sudah dikirim.
* Dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus sebelum tanggal 5 September Laporan caturwulan sudah dikirim.
* Dari bulan September sampai dengan bulan Desember tanggal 5 Januari Laporan caturwulan sudah dikirim.
- Pembuatan laporan enam bulanan.
* Bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebelum tanggal 5 Juli laporan persemester dan Wasmat sudah terkirim.
* Bulan Juli sampai dengan bulan Desember sebelum tanggal 5 Januari laporan persemester dan Wasmat sudah terkirim.
- Pembuatan laporan tahunan.
* Membuat Laporan Tahunan perkara perdata dan pidana dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, sebelum tanggal 5 Januari 2011 laporan tahunan sudah terkirim.
- Tujuan : Untuk memenuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1992 jo No. MA/kumdil/155/X/K/1992 tanggal 21 Nopember 1992.
- Sasaran : Tersedianya data perkara pidana dan perdata yang masih berjalan.
5. Membuar grafik (statistik) perkara perdata dan pidana dari bulan Januari sampai Desember (setiap akhir tahun) atau awal tahun berikutnya sudah dibuat.
- Tujuan : Menyediakan data perkara baik perkara pidana maupun perdata dalam bentuk grafik.
- Sasaran : Tersedianya data perkara baik pidana maupun perdata dalam bentuk grafik
6. Mengelola dokumentasi perkara.
- Menerima dan mencatat dalam Buku Register minutasi berkas perkara perdata dan pidana yang sudah incraht.
Dua hari setelah berkas perkara perdata dan pidana yang sudah incraht diterima di Kepaniteraan Hukum harus sudah dicatat dalam Buku Register Minutasi Perkara.
- Menyusun arsip perkara perdata dan pidana sesuai dengan jenis perkaranya
Setelah berkas perkara diminutasi di Kepaniteraan Hukum, berkas segera ditata diruang arsip perkara.
- Tujuan : Untuk memelihara berkas perkara yang in aktif hingga terpenuhinya masa daluarwarsa.
- Sasaran : Tersedianya dokumen berupa berkas perkara baik perdata maupun pidana.
7. Membuat dan mengelola Buku Register Pengawasan dan Pengarahan Putusan Perkara Pidana yang berkekuatan atas hukum tetap sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
Kepaniteraan Hukum dipimpin oleh seorang Panitera Muda Hukum, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf.
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas-tugas :
- Mengumpulkan data, mengelola dan mengkaji data, menyajikan pada statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip / berkas perkara / permohonan grasi dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Menyimpan Barang Bukti yang diserahkan Penuntut Umum.
- Legalisasi Akte Notaris.
- Membuat / membagi tugas-tugas Staf Kepaniteraan Hukum.
Staf Kepaniteraan Hukum melaksanakan tugas-tugas :
- Membuat laporan bulanan perdata.
- Membuat laporan per Empat Bulanan Perdata.
- Membuat laporan per Enam Bulanan Perdata.
- Membuat Laporan Pidana.
- Membuat laporan per Empat Bulanan pidana dan perdata.
- Membuat laporan per Enam Bulanan pidana dan perdata.
- Menerima berkas yang telah diminutasi dari bidang pidana dan perdata.
- Memeriksa dan membuat daftar lembaran berkas yang telah diminutasi.
- Menyusun dan menyimpan serta menata berkas pidana dan perdata di gudang arsip.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA
Mahkamah Agung Republik Indonesia-
Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran Tahun 2023
Jakarta-Humas: Berdasarkan Keputusan Menteri
... -
Undangan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Jakarta-Humas: Dalam rangka Rapat Roordinasi
... -
Hasil Akhir Pasca Sanggah Optimalisasi Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (pppk) Tenaga Teknis Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022
Jakarta-Humas: Merujuk pada Pengumuman Ketua
... -
Pelaksanaan Wawancara Seleksi Jabatan Panitera Muda Tata Usaha Negara Dan Panitera Pengganti Kamar Agama Dan Tata Usaha Negara Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2023
Jakarta " Humas : Berdasarkan hasil seleksi
... -
Undangan Kegiatan Penelaahan Usulan Rkbmn Tingkat Koordinator Wilayah (korwil)
Jakarta-Humas: Menindaklanjuti hasil
...
Loyal, Akuntabel, Kredibel, Adil, Resik, Dedikatif, Energik, Inovatif, Hebat