Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Bangkalan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bangkalan

Jalan Soekarno Hatta No. 04 Bangkalan, Madura, Jawa Timur Telp/Fax : 031-3095317 / 031-3099784

pn_bangkalan@yahoo.co.id / pn.bangkalan@gmail.com

SIPPKomdanas MA RISikep MA RIPETER SICORARONAL JABRA


Logo Artikel

SOSIALISASI SERAGAM DINAS BAGI ASN DAN MEKANISME PELAKSANAAN SURVEI ZI MENUJU WBK WBBM SECARA TELECONFERENCE

Berita Terkini

Sosialisasi Seragam Dinas Bagi ASN dan Mekanisme Pelaksanaan Survei ZI Menuju WBK/WBBM Secara Teleconference

SOSIALISASISERAGAMDINAS

Bangkalan, Kamis tanggal 15 Juli 2021, bertempat di Ruang Chamber of Conference Pengadilan Negeri Bangkalan. Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, Bapak Suprapto, S.H., M.Hum., dan Plh. Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkalan, Bapak Ferry Sanggra Pujiawan, S.E., mengikuti Sosialisasi Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 588/SEK/SK/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya serta Pelaksanaan Survei Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan Secara Teleconference.

 

Klik foto di atas untuk melihat dokumentasi lainnya.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas